masukkan script iklan disini
BERITA PATROLI | JAKARTA – Hingga dini hari tadi, Jumat (12/8), jagat maya dan ruang publik di penuhi perbincangan Operasi OTT KPK di Jakarta dan Pemalang yang berhasil menciduk puluhan pejabat tinggi Kabupaten Pemalang kian ramai.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di sekitar Kompleks Parlemen Senayan DPR, Jakarta.
Ihwal mobil rombongan Bupati Pemalang yang sempat di kejar dan di pepet petugas KPK pun viral.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, memang benar ada peristiwa tak biasa di Gerbang Pancasila, tepatnya di gerbang masuk Gedung DPR di bagian belakang atau di Jalan Gelora, dekat Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta Pusat.
Indra mengakui sempat ada mobil Toyota Innova berpelat G. "Mobil itu dipepet sejumlah mobil lain di gerbang belakang DPR," katanya kepada awak media.
Tak dirinci olehnya terkait mobil rombongan yang dimaksud. Indra hanya menyebutkan insiden ini berada diluar area pengamanan gedung DPR RI. Meski demikian, Pihak pengamanan dalam atau pamdal DPR tetap bersiaga di Gerbang Pancasila.
"Dua mobil yang dipepet, satu mobil itu plat nomornya G. Mobil itu dipepet ke dekat pagar lapangan tembak, terus didorong terus sampai ke arah pintu gerbang belakang DPR," imbuhnya.
Setelah mobil berhasil dihentikan, tampak dua orang penumpang dibawa keluar dan dipindahkan ke mobil penyidik. Namun Indra tidak mengetahui peristiwa sesungguhnya apakah terkait OTT KPK atau bukan.
Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat di konfirmasi mengatakan, bahwa OTT Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi peringatan bagi kepala daerah agar menghentikan semua bentuk tindak pidana korupsi.
Ia mengaku belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo di komplek Gedung DPR RI.
"Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul, umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya potensi korupsi," jelasnya. (**)
